MAKALAH
Tugas
matakuliah Pengantar Sosiologi
Yang
dibina oleh Bapak Iwan Nurhadi, M. Sos
Oleh
Susi Mardiyanti
125110800111021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Tidak bisa terelakkan bahwa kehidupan social adalah
kehidupan yang dinamis. Seiring dengan rentang waktu kehidupan akan berlalu dan
berganti dengan kehidupan yang tidak sama dengan waktu yang lalu.
Melirik pernyataan August Comte tentang teori
evolusi sosial yang awal mulanya terinspirasi dari ilmuan alam Charles Darwin
dengan teori evolusinya, beliau mengajukan konsep sosialis dinamis yang menganggap bahwa setiap masyarakat akan
mengalami urutan perkembangan, dan perkembangan selanjutnya di pengaruhi oleh
perkembangan sebelumnya[1].
Dengan demikian disengaja, seperti peperangan atau tidak, seperti bencana alam
setiap masyarakat akan mengalami perubahan salah satunya dalam bentuk
modernisasi.
Istilah Modernisasi mencuat pertama kali muncul
ketika peristiwa berakhirnya perang dunia ke-2 yang menyebabkan sebagian besar
Negara porak poranda. Modernisasi digunakan untuk meregenerasi Negara agar
dapat hidup dalam kehidupan yang selanjutnya. Modernisasi terjadi dalam segala
bidang yang ada dikehidupan, yaitu ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, sosial
dan budaya.
Dalam kesempatan ini penulis akan memaparkan tentang
modernisasi politik yang secara kuantitas jarang disinggung dalam peristiwa
modernisasi. Modernisasi sangat erat kaitannnya dengan perkembangan teknologi
mutakhir, bila dikaji dengan sudut pandang yang berbeda kata politik sangat
erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari secara tidak langsung. Secara
langsung, politik eart hubungannya dengan
kehidupan berbangsa-negara.
Telah terjadi modernisasi dalam perpolitikan dalam
Negara ini. Namun masih sangat minim wawasan tentang hal tersebut, dan
sepertinya hal kecil tersebut tidak disadari sebagai salah satu wujud
modernisasi. Dalam realitas kehidupan modernisasi politik tidak dapat
dikesampingkan.
1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana
pengertian modernisasi menurut realitas yang ada?
2. Bagaimana
spesifikasi modernisasi dalam bidang politik?
3. Bagaimana
proses modernisasi politik yang terjadi di Indonesia?
4. Bagaimana
dampak modernisasi politik di Indonesia?
5. Bagaimana
realitas yang terjadi dalam modernisasi politik di Indonesia?
1.3 Tujuan Pembahasan
1. Untuk
mengetahui lebih jauh tentang pengertian modernisasi
2. Untuk
mengetahui pengertian tentang modernisasi politik
3. Untuk
mengetahui proses modernisasi politik di Indonesia
4. Untuk
mengetahui dampak dari modernisasi politik di Indonesia
5. Untuk
mengetahui realitas yang terjadi dalam modernisasi politik di Indonesia
1.4
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Modernisasi
Sebelum membahas hal-hal yang lebih mengerucut, hal
yang terpenting adalah membahas pengertian yang akan dibahas agar dalam
pembahasan tidak terjadi kesalahpahaman pengartian.
Modernisasi merupakan suatu bentuk perubahan social
kearah kemajuan suatu masyarakat dan bangsa dengan cirri-ciri pokoknya adalah
bahwa modernisasi merupakan suatu proses revolusioner, rumit, sistematis,
global, jangka panjang, bertahap dan bergerak kedepan atau progresif[2].
Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah
bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke
arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang
lebih maju, berkembang, dan makmur[3].
Menurut beberapa ahli tentang pengertian modernisasi,
Wilbert E Moore yang menyebutkan modernisasi adalah suatu transformasi total
kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta
organisasi sosial kearah pola-pola ekonomis dan politis yang menjadi ciri
Negara barat yang stabil. Sementara menurut J W School, modernisasi adalah
suatu transformasi, suatu perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya[4].
Menurut Soerjono Soekanto, modernisasi adalah suatu
bentuk perubahan social yang terarah yang didasarkan pada perencanaan yang
biasa disebut social planning[5].
Dengan demikian, modernisasi adalah suatu proses dimana masyarakat bergerak
kearah yang lebih maju untuk memenuhi kebutuhannya dalam segala aspek yang
melingkupinya.
2.2 Modernisasi Politik
Modernisasi politik menurut Samuel Huntington yaitu
proses bersegi jamak yang melibatkan perubahan di semua kerangka pemikiran dan
aktivitas manusia, seperti pendidikan, industri, seklarasi, demokratisasi serta
media massa yang tidak berlangsung secara random dan berdiri sendiri-sendiri,
namun semuanya saling terkait.
Modernisasi dalam bidang politik merupakan sebagai
suatu perubahan sosial kekuasaan masyarakat, yaitu sistem politik suatu
masyarakat ialah sistem social yang menjadi kerangka untuk menetapkan kebijakan
kekuasaan dan untuk melaksanakannya[6]. Modernisasi
politik dalam Negara yang sedang berkembang dapat menjadi pemeran utama dalam
proses modernisasi secara total, akan tetapi disisi lain modernisasi politik
dapat bergerak bila dipicu oleh bidang ekonomi dan social.
Menilai ciri-ciri sistem politik yang telah berhasil
dan yang telah berlangsung selama beberapa abad, dapat dikatakan bahwa
kemodernan politik itu mencakup hal-hal diantaranya[7]:
1. Adanya
suatu struktur hukum yang berpotensi untuk mengubah pendapat-pendapat yang adil
dari rakyat;
2. Perluasan
partisipasi rakyat dalam proses-proses politik dan meningkatkan kualitas
partisipasi semacam itu;
3. Kemampuan
untuk mempertahankan integrasi nasional melalui akomodasi yang teratur terhadap
kekuatan-kekuatan budaya, agama, dan faktor-faktor lain yang juga bisa menimbulkan
perpecahan;
4. Kemampuan
untuk mencampurkan keterampilan, rasa tanggungjawab, dan rasionalitas
administrative dengan kemauan rakyat.
Modernisasi politik juga mencakup modernisasi bidang
administrasi pula.
Proses modernisasi adalah suatu hal yang mengganggu
dan yang meningkatkan jumlah konflik-konflik social[8].
Setiap masyarakat modern ditandai dengan konflik-konflik intern. Semakin banyak
keputusan yang diambil pemerintah akan semakin banyak pula perbedaan pendapat
yang timbul. Proses modernisasi tanpa konflik hanya dapat dicapai bila
pendidikan berhasil meningakatkan rasa tanggungjawab, proses individuasi dan
pembentukan kepribadian baru[9].
Dengan demikian, modernisasi politik adalah suatu
proses perubahan kea rah yang lebih maju di bidang sistem sosial yang merupakan
kerangka untuk menentukan kebijakan kekuasaan dan untuk melaksanakannya. Yang
lebih ditekankan adalah politik dibidang kenegaraan.
2.3 Perjalanan Modernisasi Politik di
Indonesia
Secara ringkas, kronologis patokan-patokan modernisasi
politik adalah sebagai berikut:
Tahun 1908 – Gerakan Budi utomo
Tahun 1928 – Sumpah Pemuda
Tahun 1945 – Kemerdekaan Indonesia
Tahun 1965 – Gerakan 30 September/PKI
Tahun 1984– Peristiwa Tanjung Priok
Tahun 1998 – Kerusuhan Mei 1998
Tahun 2004 – Pemilihan Umun pertama kali
Modernisasi politik di Indonesia sudah ada sejak
jaman pra kemerdekaan. Modernisasi politik ini dimulai dengan lahirnya
organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi yang didirikan oleh mahasiswa
kedokteran Sutomo, Gunawan Mangunkusumo dan Suraji atas gagasan Wahidin
Sudirohusodo ini bersifat sosial, ekonomi dan budaya meskipun bukan organisasi
politik, tetapi organisai tersebut adalah akar lahirnya kemerdekaan di negeri
ini. Setelah itu tumbuhlah organisasi-organisasi politik seperti Indische
Partij dan Sarikat Dagang Islam.
Modernisasi politik selanjutnya ditandai dengan
peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 pada Kongres Pemuda Kedua yang
digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Dari peristiwa
Sumpah Pemuda ini muncul lah komitmen rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia.
Puncak yang ketiga adalah peristiwa rengasdengklok.
Seruan bangsa Indonesia sebagai Negara yang bebas terjadi pada tahun 1945.
Peristiwa haru kebahagiaan. Selang 20 tahun kemudian terjadi peritiwa Gestapu,
Gerakan 30 September peristiwa pembunuhan enam perwira tinggi militer AD.
Pelakunya dituduhkan kepada PKI Partai Komunis Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Suharto selama 32 tahun,
Indonesia secara tegas mendeklarasikan diri sebagai penganut demokrasi
Pancasila. Segala paham yang berazas selain Pancasila adalah haram. Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984
menggambarkan dengan baik drama politik rezim orde baru yang dimana tindakan
represif negara dihalalkan dengan alasan tindakan subversif.
Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan
yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia yang
mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak
terbakar. Sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan
akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Setidaknya 9
orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat.
Selanjutnya modernisasi ditandai dengan adanya
Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei – 15
Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah
lain sebelum jatuhnya rezim Soeharto. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial
Asia yang berdampak tumbangnya banyak perusahaan, sehingga terjadi PHK
besar-besaran dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa
Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998.
Pada tahun 2004 terwujudnya salah satu bentuk
demokrasi pancasila. Pemilihan pemerintah dilaksanakan menggunakan suara rakyat
secara langsung. Bentuk kemodernan yang idealis karena berkaca dari teori
Abraham Lincoln tentang demokrasi yang bersubjek dan objek untuk rakyat semata.
Bila patokan-patokan modernisasi tersebut dikaji
lagi. Ada asumsi bahwa rentang waktu 15-20 tahun adalah masa suatu periode
berkuasa[10].
Bila kekuasaan tersebut sudah mencapai titik rentang waktu yang dianalisis,
bisa dikatakan model pemerintahan tersebut akan mengalami titik kejenuhan. Bila
diibaratkan, ibarat air sedikit dengan zat terlarut yang berlebih, alhasil
adalah titik jenuh, zat larut yang seharusnya larut tidak dapat larut. Meminjam
istilah Huntington pelembagaan politik. Jika titik jenuh kelenturan telah tercapai,
maka pasti akan terjadi pergantian kekuasaan.
Era reformasi ini sudah berjalan kurang lebih 14
tahun, sudah memasuki masa dimana akan ada pergantian kekuasaan. Yang bisa di
prediksikan adalah pentransparasian pengelolaan pemerintah kepada rakyat.
2.4 Dampak dari Modernisasi politik di
Indonesia
Segala sesuatu pasti menimbulakan sesuatu pula, baik
itu secara langsung maupun tidak langsung. Ambil contoh munculnya facebook,
sebagai bentuk komunikasi modern dan dampaknya banyak bermunculan
feature-feature yang mempermudah penjangkauannya. Kembali ke pembahasan,
modernisasi politik termasuk modernisasi dasar dalam membangun negeri, dan
dampak yang ditimbulkan erat hubungannya dengan pemerintahan. Tetapi juga tidak
membatasi akibat dari modernisasi politik ini yang mencakup kehidupan sosial.
Meningkatkan Kesadaran Politik dan Demokrasi,
semakin berkembangnya teknologi yang berdampak pada mudahnya masyarakat
mengakses informasi dari segala media sehingga kesadaran partisipasi politik
itu tumbuh. Faktab berbicara partai politik jumlahnya tidak dapat dihitung
dengan jari dalam setiap pemilu diselenggarakan.
Kriminalitas, modernisasi juga bisa
diartikan sebagai teori evolusi, bertahan hidup. Yang kuat yang berkuasa.
Itulah yang menjadikan kriminalitas tumbuh subur menjamur, dan motif kriminal
tersebut untuk biaya hidup. Tidak hanya orang susah damn miskin yang
berkompeten berbuat kriminal. Para petinggi Negara yang sudah pasti orang kaya
masih berpeluang berbuat kriminal, bahkan bentuknya lebih besar. Korupsi
merupakan kriminalitas orang intelek. Indonesia terkenal dengan Negara korup
nomor kesekian. Demikian itu menggambarkan bahwa Indonesia telah mengalami
modernisasi.
Memperkuat Integrasi dalam Masyarakat,
Dengan adanya sikap terbuka dengan hal baru tentunya akan memperlancar proses
komunikasi dan interaksi antarindividu dalam masyarakat. Proses interaksi yang
lancar akan mempererat jalinan hubungan antarwarga dan juga akan memupuk
integrasi sehingga semakin kukuh.
2.5 Realitas Modernisasi Politik di
Indonesia
Ada dua jalan yang dapat dilakukan Negara untuk
mencapai suatu masyarakat yang maju. Sistem Demokrasi atau Sistem Totaliter[11].
Indonesia telah memilih sistem demokrasi, ditinjau dari segi politik,
modernisasi yang berpegang pada demokrasi sangat sukar diwujudkan, karena
sistemnya yang sukar akibat bergantungnya pada konsensus. Kalau menurut penulis
sistem totaliter jika diterapkan di Indonesia malah lebih tidak cocok, karena
pengalaman asas sentralisasi yang dikritik banyak pihak. Indonesia juga bukan
Negara yang luasnya hanya seperti singapura. Sistem demokrasi lah yang sudah
tertanam kuat di negeri ini. Meskipun dinilai sebagai sistem modernisasi yang
sukar, tetapi Indonesia dapat menunjukkan bahwa modernisasi tetap dapat
berjalan.
Lepas dari anggapan itu, salah satu langkah politik
yang nyata mempercepat modernisasi adalah nasionalisme.
Untuk Negara-negara berkembang nasionalisme telah mengakhiri dan mendobrak
unsur-unsur penghambat modernisasi dalam tradisi[12].
Menurut penulis Indonesia memiliki itu meskipun tidak dalam kuantitas
keseluruhan.
Pemimpin Negara Indonesia (2008-2014) adalah
berlatar belakang militer. Pengambilan alih kekuasaan oleh militer termasuk
faktor utama dalam mempercepat modernisasi karena adanya hubungan antara
struktur/sistem social dengan pelembagaan. Sebab keduanya merupakan pembentuk
norma untuk masyarakat dan organisasi.
BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang
juga berpartisipasi dalam modernisasi dalam segala aspek. Salah satunya adalah
morenisasi politik. Modernisasi politik untuk Indonesia adalah proses
pembangunan ke arah Negara yang lebih berkembang dan maju.
Dalam dinamikanya, Indonesia memilih jalan
modernisasi dengan menggunakan sistem demokrasi. Sistem yang dianggap sulit
untuk mencapai kemodernisasian. Tetapi, dengan semangat nasionalisme opini itu
terbantahkan. Dengan nasionalisme, suatu Negara salah satu contoh Indonesia
dapat mempercepat modernisasi.
3.2 Saran
Tidak ada kesempurnaan di dunia ini. Yang ada adalah
suatu perbaikan-perbaikan demi sesuai dengan dinamika yang ada. Indonesia
sebagai Negara berkembang sangat perlu ribuan perbaikan di segala bidang, dan
yang terpenting sekarang perbaikan kelembagaan politik bukan untuk menjadi
Negara yang sempurna, melainkan menjadi Negara yang pantas.
1.
DAFTAR
PUSTAKA
Buku
Brabanti,
Ralph. 1980. Modernisasi Administrasi Negara. Dalam Weiner, Myron (Ed), Modernisasi Dinamika Pertumbuhan. Yogyakarta:
Gajdah Madah University Press.
Mashud,
Mustain. 2004. Perubahan Sosial. Dalam Narwoko, J. D. & Suyanto, Bagong
(Ed), Sosiolgi Teks Pengantar dan
Terapan. Jakarta: Predana Media.
Soekanto,
Soerjono. 2012. Sosiologi Suatu
Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Susanto,
Astrid S. 1983. Pengantar Sosiologi dan
Perubahan Sosiologi. Jakarta: Binacipta.
Syarbaini,
S., Rusdiyanto. 2009. Dasar-Dasar
Sosiologi. Yogyakarta: Graha Ilmu
Weiner,
Myron. 1980. Partisipasi Politik dan Perkembangan Politik. Dalam Weiner, Myron
(Ed), Modernisasi Dinamika Pertumbuhan. Yogyakarta:
Gajdah Madah University Press.
Widyartono,
Didin. 2012. Bahasa Indonesia Riset.
Malang: UB Press.
Internet
Iskandar,
Israr. 2004. Perluasan Korupsi dan
Modernisasi Politik, (http://israriskandar.wordpress.com/perluasan-korupsi-dan-modernisasi-politik/),
diakses pada 15 Desember 2012.
Nenytriana.
2011. Modernisasi Politik Gelombang
Ketiga, (http://Nenytriana.Wordpress.Com/2011/11/14/Modernisasi-Politik-Gelombang-Ketiga/)
diakses pada 15 Desember 2012.
NN.
2008. Modernisasi Politik, (http://cenya95.wordpress.com/2008/12/13/modernisasi-politik/),
diakses pada 15 Desember 2012.
NN.
2009. Dampak Positif Dan Dampak Negatif
Globalisasi Dan Modernisasi, (http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/05/dampak-positif-dan-dampak-negatif.html),
diakses pada 15 Desember 2012.
NN.
2009. Pengertian Modernisasi, (http://mengerjakantugas.blogspot.com/2009/05/pengertian-modernisasi.html),
diakses pada 15 Desember 2012.
Wikipedia.
2012. Modernisasi, (http://id.wikipedia.org/wiki/Modernisasi), diakses pada 15 Desember 2012.
Wrahatnala,
Bondet . 2012. Dampak Modernisasi, (http://ssbelajar.blogspot.com/2012/08/dampak-modernisasi.html),
diakses pada 15 Desember 2012.
[1]
Lihat dalam buku J. Dwi Narwoko Sosilogi
Teks Pengantar dan Terapan (hlm: 345)
[2]
Lihat dalam buku Dasar-Dasar Sosiologi (hlm: 149)
[3]
Bersumber dari Wikipedia Modernisasi, pembaharuan terakhir Oktober 2012
[4]
Ibid 3
[5] Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2012) hlm:304
[6]
Lihat dalam buku Dasar-Dasar Sosiologi (hlm:
149)
[7]
Lihat dalam buku Myron Weiner Modernisasi
Dinamika Pertumbuhan, subbab Modernisasi Administrasi Negara oleh Ralph
Brabanti (hlm: 115-116)
[8]
Lihat dalam buku Myron Weiner Modernisasi
Dinamika Pertumbuhan, subbab Partisipasi Politik dan Perkembangan Politik
oleh Myron Weiner (hlm: 151)
[9]
Dalam buku Astrid S. Susanto Pengantar
Sosiologi dan Perubahan Sosiologi (hlm: 188)
[10] Baca artikel tentang modernisasi
politik gelombang ketiga (http://nenytriana.wordpress.com/2011/11/14/modernisasi-politik-gelombang-ketiga/)
[11]
Dalam buku Astrid S. Susanto op.cit., Sosiologi
(hlm: 180)
[12]
Dalam buku Astrid S. Susanto op.cit., Sosiologi
(hlm: 181)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar